nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, siapapun menteri di kabinet kerja yang hendak maju ke gelanggang pemilihan baik itu di Pilkada atau pemilihan legislatif, harus menjaga etika politik. Salah satunya, meminta izin kepada Presiden yang memberi mandat.  

" Kalau mau maju DPR sebagai calon, mau maju DPD sebagai calon, mau maju sebagai kepala daerah pasti akan menyampaikan izin kepada bapak presiden," kata Tjahjo menjawab pertanyaan wartawan usai ia menghadiri HUT Metro TV ke-17, di Jakarta.

Tjahjo yakin, Presiden Jokowi sosok yang demokratis. Jika menteri yang mau maju ke pemilihan minta ijin baik-baik, presiden pasti akan menyetujuinya. Presiden Jokowi bukan orang yang mau menghalangi hak politik seseorang.  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

" Saya yakin beliau (Presiden Jokowi) orang yang demokratis. Saya kira pak presiden pasti mengizinkan.Soal mekanisme apa arahan yang tahu adalah para menteri yang menjabat," kata dia.  

Saat ditanya, apakah perlu seorang menteri yang maju dalam kontestasi politik itu mundur dari jabatannya, seperti anggota DPR, DPD dan kepala daerah, menurut Tjahjo, dalam konteks menteri memang tak ada aturan yang mengharuskan mundur. Tapi Tjahjo sendiri berpendapat, kedepan mungkin hal tersebut diatur. Jangan sampai, kemudian masalah etika politik diabaikan hanya karena tak diatur dalam UU.   

" Saya kira ini yang perlu kita cermati kedepan. Jangan sampai ini mengganggu etika politik, jangan sampai mengganggu sebuah proses jangka panjang. Ya misalnya saja, reshuffle," kata dia.  

Karena kata Tjahjo, kalau banyak menteri yang maju dalam kontestasi politik, sedikit banyak itu akan menganggu tugas pemerintahan. Bahkan bisa membebani Presiden. Tapi ia sendiri yakin, Presiden Jokowi orang yang demokratis. Presiden pasti tidak akan menghalangi pembantunya yang ingin maju dalam pemilihan. 

" Kalau ada banyak anggota kabinet membantu presiden yang mengajukan hal yang sama tentunya akan juga menambah beban presiden. Tapi Pak Jokowi orang yang demokratis, beliau sudah mampu memberikan arahan kepada para calon mana yang tepat dan terbaik," kata Tjahjo.(p/ab)